Anak Indonesia Minta Pemerintah Bentuk Satgas Cegah Perkawinan Usia Anak

JAKARTA,iDoPress - Forum Anak Nasional meminta pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan perkawinan usia anak.

Hal itu disampaikan dalam pembacaan Lima Poin Suara Anak Indonesia pada acara Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2024 yang digelar di Kota Jayapura,Papua pada Selasa (23/7/2024).

Salah satu perwakilan dari Forum Anak Nasional mengungkapkan,kondisi perkawinan anak di Indonesia saat ini masih darurat. Perkawinan anak pun terjadi di berbagai provinsi.

"Yang berdampak pada berbagai kondisi sosial seperti anak putus sekolah,penelantaran pada anak dan stunting. Maka dari itu kami memohon kepada pemerintah dan masyarakat untuk dapat melakukan pencegahan dari tingkatan paling bawah dengan membentuk satgas pencegahan perkawinan usia anak," kata perwakilan membacakan poin kedua dari Lima Poin Suara Anak Indonesia sebagaimana dilansir YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Peringati Hari Anak Nasional,Pertamina Ajak Anak Indonesia Peduli Keberlanjutan Sejak Dini

Selain poin di atas,ada empat poin lain yang ada dalam suara anak tersebut,yakni untuk pemenuhan hak sipil anak,anak Indonesia memohon kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengoptimalkan edukasi mengenai prosedur pembuatan dan pentingnya kepemilikan kartu identitas anak,akta kelahiran,kartu keluarga dan administrasi kependudukan lainnya.

Saat ini banyak anak Indonesia menjadi perokok aktif atau pasif dan korban penyalahgunaan narkotika,psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza),termasuk minuman keras yang berdampak pada gaya hidup dan lingkungan sosial sehingga menjadi budaya buruk.

"Karena itu kami memohon agar dioptimalkan regulasi yang diadopsi dari prinsip hak anak dan prinsip bisnis yakni kerangka kerja global yang mengatur bagaimana bisnis mempengaruhi dan mematuhi hak anak dalam operasi mereka seperti perusahaan produk dan lain-lain," kata perwakilan anak.

Selain itu,masih ditemukan terbatasnya akses dan fasilitas pendidikan di beberapa daerah yang menyebabkan anak tidak memiliki kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan.

"Untuk itu kami memohon kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi dan kebijakan pada sistem pendidikan di Indonesia terkait peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan pengembangan kurikulum yang adiktif serta pemerataan fasilitas pendidikan yang ramah anak secara menyeluruh terkhusus wilayah terdepan,tertinggal dan terluar (3T)," kata perwakilan anak.

Baca juga: Hari Anak Nasional,5 Poin Suara Anak Dibacakan di Depan Jokowi

Terakhir,saat ini sebagian anak Indonesia masih mengalami kekerasan dan eksploitasi yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental sehingga menimbulkan berbagai permasalahan baik dalam bidang pendidikan maupun sosial.

Oleh karena itu,anak Indonesia meminta agar undang-undang terkait kekerasan dan eksploitasi pada anak agar terus disosialisasikan dan diimplementasikan guna menekan angka permasalahan tersebut

Lima poin suara anak yang dibacakan itu ditetapkan di Jakarta pada 16 Juli 2024.

Pembacaan kelima poin itu dilakukan secara langsung di depan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta para pejabat negara lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.