JAKARTA, iDoPress — Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur memastikan pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) tetap berjalan meski sebagian pegawai menjalankan work from home (WFH) setiap Jumat.Pengawasan dilakukan melalui sistem kepegawaian untuk memastikan kinerja dan kedisiplinan tetap terjaga.Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan, mekanisme pengawasan telah diatur secara terstruktur, mulai dari absensi hingga pelaporan kinerja ASN yang bekerja dari rumah."Nanti bagian kepegawaian yang menangani ini semuanya. Jadi mengambil absennya juga pakai sistem, kemudian nanti laporannya juga menggunakan sistem, absennya juga demikian. Jadi sudah terstruktur dengan baik," kata Munjirin di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Jumat (10/4/2026).Munjirin menambahkan, pengawasan tersebut dilakukan agar kinerja serta kedisiplinan ASN tetap terpantau meski tidak bekerja dari kantor.Ia juga menegaskan, tidak semua ASN dapat menjalankan WFH. Sejumlah unit kerja perangkat daerah (UKPD) yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap beroperasi normal."Yang tidak boleh WFH seperti Puskesmas, Damkar (Pemadam Kebakaran), kemudian kelurahan sendiri kan pelayanan terus-menerus kepada warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan," tutur Munjirin.Di lingkungan Pemkot Jakarta Timur, kata Munjirin, terdapat 68 ASN yang menjalankan WFH.Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan pedoman baru pelaksanaan WFH bagi ASN setiap Jumat. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur DKI Jakarta Nomor 3/SE/2026 yang diteken pada 6 April 2026.“Untuk work from home atau work from everywhere sebenarnya, saya sebagai Gubernur sudah menandatangani SE-nya," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa(7/4/2026).Dalam SE tersebut, pelaksanaan WFH dilakukan setiap Jumat dengan proporsi pegawai antara 25 persen hingga 50 persen di masing-masing unit kerja. Penerapannya dilakukan secara selektif dengan menyesuaikan jenis pekerjaan dan kebutuhan layanan."Jadi untuk masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) itu range-nya antara 25 sampai 50 persen yang melakukan work from home,” ungkap Pramono.iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership.
Gabung iDoPress Plus sekarang
