Ilusi Stabilitas

Anda bisa menjadi kolumnis !

Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Daftar di sini

Kirim artikel

Editor Ferril Dennys

PERMINTAAN maaf Gibran Rakabuming Raka kepada Jusuf Kalla atas polemik kenaikan harga bahan bakar minyak bukan sekadar etiket politik.

Ia adalah dramaturgi kuasa yang dirancang untuk mengelola persepsi publik di tengah ketidakpastian fiskal.

Jusuf Kalla sebelumnya menekankan urgensi rasional menyesuaikan harga komoditas demi menjaga stabilitas anggaran.

Namun, fakta survei Lembaga Survei Indonesia menunjukkan 58,7 persen populasi menolak mutlak skenario kenaikan harga tersebut. Resistensi ini bukan irasionalitas, melainkan ekspresi logis atas ketakutan kehilangan perisai kesejahteraan.

Keputusan pemerintah menahan harga berfungsi sebagai tameng pragmatis meredam kepanikan sosial.

Namun, permintaan maaf yang dipertontonkan ke publik lebih menyerupai strategi komunikasi krisis ketimbang refleksi kebijakan.

Ia menampilkan wajah kesantunan, tetapi menutupi dilema struktural: bagaimana menyeimbangkan kalkulasi neoliberal dengan proteksi psikologi massa.

Gestur ini sekaligus menunjukkan bagaimana elite politik memanfaatkan simbol kesopanan untuk menunda perdebatan substantif.

Alih-alih membuka ruang diskusi tentang transisi energi dan keberlanjutan fiskal, publik diarahkan pada narasi harmoni semu.

Padahal, demokrasi yang sehat menuntut keterbukaan terhadap kritik, bukan sekadar pertunjukan empati.

Bias anggaran dan publik

Narasi stabilitas fiskal yang diklaim pemerintah bersandar pada Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai R p420 triliun, dengan defisit dijaga di kisaran 2,9 persen. Angka ini diproyeksikan sebagai bukti kokohnya fondasi keuangan negara.

Namun, simplifikasi angka fantastis itu menyamarkan luka psikologis warga.

Teori Keengganan Kerugian Daniel Kahneman membuktikan manusia lebih sensitif terhadap kehilangan dibandingkan keuntungan setara.

Survei Indikator Politik Indonesia memperkuat fenomena ini: 58,6 persen rakyat lebih memilih skema subsidi harga komoditas langsung dibandingkan bantuan uang tunai, yang hanya didukung 37,9 persen responden.

Artinya, mempertahankan harga subsidi bukan sekadar soal nominal, melainkan pilar kontrak sosial.