Dokter Spesialis Mogok: Tata Kelola RSUD di Persimpangan Kewenangan

Anda bisa menjadi kolumnis !

Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Daftar di sini

Kirim artikel

Editor Sandro Gatra

MARET 2026, layanan rawat jalan di RSUD Tengku Rafi’an, Kabupaten Siak, Riau, berhenti. Puluhan dokter spesialis menutup poliklinik setelah tunjangan kelangkaan profesi sebesar Rp 30 juta per bulan tidak dibayarkan selama enam bulan, sejak September 2025 hingga Februari 2026.

Pasien yang sudah datang dari berbagai kecamatan tidak mendapatkan layanan.

Upaya penyelesaian tidak menghasilkan keputusan yang jelas. Dalam audiensi yang diminta tenaga medis, kepala daerah tidak hadir.

Pernyataan yang muncul ke publik justru menempatkan dokter sebagai pihak yang bermasalah dan disertai ancaman pelaporan.

Pada titik tersebut, persoalan kompensasi tidak lagi sekadar administratif, tetapi menyentuh kepastian kerja.

Kejadian di Siak mengikuti pola yang sudah berulang. Di RSUD Aceh Singkil pada 2024, lima poliklinik spesialis berhenti beroperasi karena tunjangan kinerja tidak dibayarkan penuh.

Di RSUD Sarolangun pada 2023, tunjangan Rp 20 juta per bulan tidak cair meskipun anggaran tersedia, karena peraturan kepala daerah sebagai dasar pencairan belum diterbitkan.

Di RSUD Sumenep pada 2025, konflik muncul dari pembagian jasa pelayanan yang dianggap tidak seimbang dan tidak transparan.

Di RSUD Ternate pada Maret 2026, tunjangan dipotong sepihak dengan alasan administratif yang tidak tercantum dalam regulasi.

Di RSUD Cikalongwetan pada tahun yang sama, dugaan pemotongan jasa pelayanan dan pengelolaan rekening BLUD berujung laporan hukum.

Perbedaan wilayah tidak mengubah inti persoalan. Yang berulang adalah ketidakpastian kompensasi dan tidak jelasnya mekanisme pengelolaan.

Dalam banyak kasus, penyelesaian berakhir dengan satu pola yang sama, layanan dibuka kembali, tetapi tanpa kepastian bahwa masalah tidak akan terulang.

Di titik inilah posisi dokter menjadi jelas. Pilihan yang tersedia tidak banyak. Bertahan dan kembali bekerja tanpa kejelasan, atau meninggalkan rumah sakit dan memindahkan praktik ke tempat lain yang lebih stabil.

Pilihan pertama berarti menerima ketidakpastian berulang. Pilihan kedua berarti meninggalkan pasien yang selama ini dilayani.

Sebagian besar memilih bertahan. Bukan karena persoalan telah selesai, tetapi karena konsekuensi meninggalkan layanan jauh lebih besar.